Selasa, 19 April 2011
di
18.55
|
CERDAS CERMAT UUD DAN KETETAPAN MPR
TINGKAT PROVINSI, Sulawesi Tengah
2010
Babak Tematik
1. Jelaskan mengapa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, dan apakah ketentuan itu menghalangi seseorang yang tidak menjadi anggota partai politik untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden!
• mewujudkan fungsi dari partai politik yaitu sebagai pemersatu seluruh aspirasi dan kristalisasi dari aspirasi masyarakat
• memenuhi paham kesatuan, kebersamaan, dan kesepahaman dari partai politik di Indonesia
• mewujudkan NKRI
• Yang bukan anggota parpol, dapat menjadi presiden dan wakil presiden namun harus diusulkan oleh partai politik, dimaksudkan agar pasangan calon memperoleh estimasi yang kuat dari rakyat
2. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, serta sebutkan pula substansi dan amanat dari ketetapan MPR tsb!
• Substansi : pembagian Peran dan fungsi masing-masing, kerjasama dan saling membantu
• Amanat : memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI
• Latar belakang : Karena adanya kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi dan tugas TNI sbg kekuatan pertahanan dan POLRI sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat, Tuntutan reformasi yang menghendaki adanya reposisi dan restrukturisasi angkatan bersenjata dalam rangka melakukan demokratisasi, peran sospol dalam dwi fungsi ABRI menyebabkan terjadiny penyimpangan peran, dan fungsi TNI dan POLRI mengakibatkan tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi
3. Sebutkan rumusan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dan jelaskan makna yang terkandung di dalamnya!
• “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
• Makna : Agar negara melalui berbagai lembaga negara yang dibentuknya (MPR,DPR,PRESIDEN, dan MA) tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk menyelenggarakan kegiatan negara dan pemerintahan, memenuhi kepentingan umum dan kebutuhan rakyat sampai adanya lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang telah diubah.
Babak Benar atau Salah
1. Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di timor timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dalam ketetapan tersebut MPR menugaskan kepada presiden republic Indonesia, salah satunya untuk bersama badan internasional mengambil langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga timor timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat yang dilaksanakan di timor timur. (B)
2. Presiden republic Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Menurut UU penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden dan menteri negara, sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah bersama DPRD. (B)
3. Setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan hak memilih. Warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk menggunakan hak memilih adalah yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun/lebih atau sudah/pernah kawin. (B)
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Prov, DPRD kabupaten adalah parpol. Seluruh parpol di Indonesia secara otomatis ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. (S)
5. Salah satu latar belakang ditetapkanya KET MPR No.V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah untuk membangun kesadaran dan komitmen seluruh bangsa agar menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat demi tetap tegaknya NKRI menuju masa depan yang lebih baik. (B)
6. Penyelesaian persoalan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh MK hanya dapat dilakukan apabila terdapat keberatan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden mengenai penetapan hasil yang diajukan paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wapres oleh KPU. (B)
7. Sesuai dengan KET MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI salah satu peran TNI melaksanakan tugas negara penyelengaan wajib militer bagi warga negara yang diatur oleh UU. (B)
8. Salah satu latar belakang ditetapkannya KET MPR No.V/MPR/2000 tentang pememantapan kesatuan dan persatuan nasional adalah karena perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertical maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran HAM, lemahnya penegakan hukum, serta praktik KKN. (B)
9. Pemilu diselenggarakan suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Menurut UU, jumlah anggota KPU adalah 7 orang, anggota KPU Provinsi sebanyak 5 orang, sedangkan anggota KPU kabupaten/kota sebanyak 3 orang. (S)
10. Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri merupakan salah satu indikator untuk mengukur pencapaian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju. Hal ini merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi Indonesia 2020, sebagaimana tercantum dalam KET MPR No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. (S)
11. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU. Pembentukan daerah dalam wilayah NKRI ditetapkan dengan UU (B)
12. Sesuai dengan KET MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI salah satu tugas bantuan POLRI adalah turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota Internasional Criminal Police Organisation (INTERPOL). (B)
13. Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional. Salah satu syarat untuk mendirikan dan membentuk parpol adalah paling sedikit dibentuk oleh 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. (B)
14. Menurut KET MPR No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, UU dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD RI 1945 serta ketetapan MPR RI. (B)
15. Sesuai dengan KET MPR No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu idikator untuk mengukur pencapaian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. (S)
Babak Rebutan
1. Rumusan Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada ditagan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPD, DPR, Presiden, dan wakil presiden, serta DPRD. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Peseorangan
3. Ketetapan MPR RI No.I/MPR/2003 berisi tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republic Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002
4. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, serta tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ketentuan tersebut merupakan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 pasal dan ayat berapa? Pasal 8 ayat 1
5. Rumusan pasal 2 ayat 2 adalah “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibukota negara”
6. Quorum rapat dalam sidang paripurna DPR untuk pengambilan putusan mengenai pengajuan permintaan DPR kepada mahkamah konstitusi tentang dugaan bahwa presiden melanggar konstitusi adalah 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat yang hadir.
7. Rumusan pasal 3 ayat 1 adalah “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”
8. Dewan Perwakilan rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak dewan perwakilan rakyat tersebut, setiap anggota mempunyai hak “menyampaikan usul dan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan hak imunitas”
9. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2001 adalah tentang Etika kehidupan Berbangsa
10. Dalam hal terjadinya kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden
11. Rumusan pasal 5 ayat 2 adalah “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”
12. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Lembaga negara yang meresmikan adalah presiden
13. KET MPRS RI No.XXIX/MPRS/1966 berisi tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera
14. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk sistem pemerintahan negara Indonesia adalah presidensial
15. Rumusan Pasal 7C adalah “Presiden tidak dapat membubarkan dan/atau membekukan Dewan Perwakilan Rakyat”
PUTARAN VI
Babak Penyisihan:
Tematik:
1. Jelaskan mengapa lembaga DPA dihapus?? Apa masih ada dewan yang melaksanakan fungsi pertimbangan kepada presiden??
2. Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial
3. Jelaskan Ketentuan dari pemberlakuan KET MPR No.25/mprs/1966 ttg pembubaran partai komunis sebg partai terlarang, dan larangan penyebaran ajaran komunis,...
Benar atau Salah
Kelompok A:
1. Penyebutan UUD 1945 TELAH TERMASUK JUGA PERUBAHANNYA JADI GA USAH DISEBUT UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA (B)
2. SETELAH PERUB PRES DAN WAPRES MEMEGANG JABATAN SELAMA 5 TAHUN DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI HANYA UNTUK 1X MASA JABATAN
3. PEMILU DISELENGGARAKAN UNTUK PILIH DPR, DPD, PRES,WAPRES, GUB,BUPATI, DPRD
4. WEWENANG MK MENGADILI TINGKAT DAN TERAKHIR, YG SIFATNYA FINAL TERHADAP UUD
5. KET MPR 5/2000 PEMANTAPAN PENUGASAN
6. RUMUSAN DIATURS DGN UU YG TERDAPAT DALM PASAL UUD 1945
7. NEGARA MEMILIKI BI YG SUSUNAN ,TJ, WEWENANG DIATUR DGN UU
8. DPR BISA MENGESAHKAN RUU MENJADI UU YANG UDAH DIBINCANGKAN PERS DN DPR
9. 5/2000 PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL
10. SETELAH PRUB UUD MPR BERKEDUDUKAN SETARA DGN LEMBAGA NEG LAINNYA
11. PENGAMBIULAN PUTUSAN MPR UNTUK CAPAI MUFAKAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 2 AYAT 3
12. SEORANG ANAK YANG LAHIR, DRI WNA DIPERBOLAHKAN JADI PRES/WAPRES SELAMA SYARAT DIPENUHI
13. JIKA UU TTG PEMBERIAN GELAR MAKA KET 29/1966 TTG PAHLAWAN AMPERA JUGA TIDAK DIGUNAKAN LAGI
14. PERTIMBANGAN NO.6/2006 TTG PEMISAHAN POLRI DAN ABRI BAHWA ADA PENYIMPANGAN TUGAS...
REBUTAN
1. SEBELUM PERUBAHAN UUD TERDIRI DARI PEMBUKAAN BATANG TUBUH DAN PENJELASAN, SEBUTKAN JUMLAHNYA
2. PERUBAHAN KE-4 UUD 1945 DITEMPATKAN DALAM LEBARAN NEGARA NO...
3. NO.3/2000 TTG...
4. PASAL AYAT 1 UUD 1945, MPR TERDIRI DARI...
5. PASAL 3 AYAT 3 UUD...
6. AMANAT NO.1 /2003 UNTUK KET NO.3/2000
7. RUMUSAN PASAL 5 AYAT 2 ADALAH...
8. 25/1996 TENTANG....
PUTARAN VI
Babak Penyisihan:
Tematik:
1. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan UUD 1945!
2. Jelaskan makna rumusan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam KET No.6/MPR/2001!
Benar atau Salah
1. Rumusan diatur dalam UU yang terdapat dalam pasal atau ayat UUD 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah UU yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
2. Dewan perwakilan daerah dapat mengajukan usul pemberhentian gubernur, bupati, atau walikota jika DPD menilai gubernur, bupati, atau walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah
3. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dengan peraturan presiden.
4. Walaupun sudah ada UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi KET MPR RI No.11/MPR/1998 tentang penyelengara negara yang bersih dan bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari ketetapan tersebut dilaksanakan
5. Setelah perubahan UUD 1945 maka tata urutan perundang-undangan adalah UUD 1945, KET MPR, UU, perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah
6. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah karena presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan UU
7. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan peraturan pemerintah
8. NKRI terdiri dari daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU
9. Substansi pasal 6 KET MPR RI No.1/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat final atau enmaleh maupun telah selesai dilaksanakan.
TINGKAT PROVINSI, Sulawesi Tengah
2010
Babak Tematik
1. Jelaskan mengapa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, dan apakah ketentuan itu menghalangi seseorang yang tidak menjadi anggota partai politik untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden!
• mewujudkan fungsi dari partai politik yaitu sebagai pemersatu seluruh aspirasi dan kristalisasi dari aspirasi masyarakat
• memenuhi paham kesatuan, kebersamaan, dan kesepahaman dari partai politik di Indonesia
• mewujudkan NKRI
• Yang bukan anggota parpol, dapat menjadi presiden dan wakil presiden namun harus diusulkan oleh partai politik, dimaksudkan agar pasangan calon memperoleh estimasi yang kuat dari rakyat
2. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI, serta sebutkan pula substansi dan amanat dari ketetapan MPR tsb!
• Substansi : pembagian Peran dan fungsi masing-masing, kerjasama dan saling membantu
• Amanat : memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan pemisahan kelembagaan TNI dan POLRI
• Latar belakang : Karena adanya kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi dan tugas TNI sbg kekuatan pertahanan dan POLRI sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat, Tuntutan reformasi yang menghendaki adanya reposisi dan restrukturisasi angkatan bersenjata dalam rangka melakukan demokratisasi, peran sospol dalam dwi fungsi ABRI menyebabkan terjadiny penyimpangan peran, dan fungsi TNI dan POLRI mengakibatkan tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi
3. Sebutkan rumusan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 dan jelaskan makna yang terkandung di dalamnya!
• “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”
• Makna : Agar negara melalui berbagai lembaga negara yang dibentuknya (MPR,DPR,PRESIDEN, dan MA) tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk menyelenggarakan kegiatan negara dan pemerintahan, memenuhi kepentingan umum dan kebutuhan rakyat sampai adanya lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 yang telah diubah.
Babak Benar atau Salah
1. Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di timor timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dalam ketetapan tersebut MPR menugaskan kepada presiden republic Indonesia, salah satunya untuk bersama badan internasional mengambil langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga timor timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat yang dilaksanakan di timor timur. (B)
2. Presiden republic Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Menurut UU penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden dan menteri negara, sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah bersama DPRD. (B)
3. Setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan hak memilih. Warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk menggunakan hak memilih adalah yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun/lebih atau sudah/pernah kawin. (B)
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Prov, DPRD kabupaten adalah parpol. Seluruh parpol di Indonesia secara otomatis ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. (S)
5. Salah satu latar belakang ditetapkanya KET MPR No.V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah untuk membangun kesadaran dan komitmen seluruh bangsa agar menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat demi tetap tegaknya NKRI menuju masa depan yang lebih baik. (B)
6. Penyelesaian persoalan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh MK hanya dapat dilakukan apabila terdapat keberatan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden mengenai penetapan hasil yang diajukan paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wapres oleh KPU. (B)
7. Sesuai dengan KET MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI salah satu peran TNI melaksanakan tugas negara penyelengaan wajib militer bagi warga negara yang diatur oleh UU. (B)
8. Salah satu latar belakang ditetapkannya KET MPR No.V/MPR/2000 tentang pememantapan kesatuan dan persatuan nasional adalah karena perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertical maupun horizontal, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran HAM, lemahnya penegakan hukum, serta praktik KKN. (B)
9. Pemilu diselenggarakan suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Menurut UU, jumlah anggota KPU adalah 7 orang, anggota KPU Provinsi sebanyak 5 orang, sedangkan anggota KPU kabupaten/kota sebanyak 3 orang. (S)
10. Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri merupakan salah satu indikator untuk mengukur pencapaian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju. Hal ini merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi Indonesia 2020, sebagaimana tercantum dalam KET MPR No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. (S)
11. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU. Pembentukan daerah dalam wilayah NKRI ditetapkan dengan UU (B)
12. Sesuai dengan KET MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI salah satu tugas bantuan POLRI adalah turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota Internasional Criminal Police Organisation (INTERPOL). (B)
13. Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional. Salah satu syarat untuk mendirikan dan membentuk parpol adalah paling sedikit dibentuk oleh 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. (B)
14. Menurut KET MPR No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, UU dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD RI 1945 serta ketetapan MPR RI. (B)
15. Sesuai dengan KET MPR No.VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu idikator untuk mengukur pencapaian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. (S)
Babak Rebutan
1. Rumusan Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada ditagan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPD, DPR, Presiden, dan wakil presiden, serta DPRD. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Peseorangan
3. Ketetapan MPR RI No.I/MPR/2003 berisi tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republic Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002
4. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, serta tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Ketentuan tersebut merupakan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 pasal dan ayat berapa? Pasal 8 ayat 1
5. Rumusan pasal 2 ayat 2 adalah “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibukota negara”
6. Quorum rapat dalam sidang paripurna DPR untuk pengambilan putusan mengenai pengajuan permintaan DPR kepada mahkamah konstitusi tentang dugaan bahwa presiden melanggar konstitusi adalah 2/3 dari jumlah anggota dewan perwakilan rakyat yang hadir.
7. Rumusan pasal 3 ayat 1 adalah “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”
8. Dewan Perwakilan rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak dewan perwakilan rakyat tersebut, setiap anggota mempunyai hak “menyampaikan usul dan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan hak imunitas”
9. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2001 adalah tentang Etika kehidupan Berbangsa
10. Dalam hal terjadinya kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden
11. Rumusan pasal 5 ayat 2 adalah “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”
12. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Lembaga negara yang meresmikan adalah presiden
13. KET MPRS RI No.XXIX/MPRS/1966 berisi tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera
14. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk sistem pemerintahan negara Indonesia adalah presidensial
15. Rumusan Pasal 7C adalah “Presiden tidak dapat membubarkan dan/atau membekukan Dewan Perwakilan Rakyat”
PUTARAN VI
Babak Penyisihan:
Tematik:
1. Jelaskan mengapa lembaga DPA dihapus?? Apa masih ada dewan yang melaksanakan fungsi pertimbangan kepada presiden??
2. Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial
3. Jelaskan Ketentuan dari pemberlakuan KET MPR No.25/mprs/1966 ttg pembubaran partai komunis sebg partai terlarang, dan larangan penyebaran ajaran komunis,...
Benar atau Salah
Kelompok A:
1. Penyebutan UUD 1945 TELAH TERMASUK JUGA PERUBAHANNYA JADI GA USAH DISEBUT UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA (B)
2. SETELAH PERUB PRES DAN WAPRES MEMEGANG JABATAN SELAMA 5 TAHUN DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI HANYA UNTUK 1X MASA JABATAN
3. PEMILU DISELENGGARAKAN UNTUK PILIH DPR, DPD, PRES,WAPRES, GUB,BUPATI, DPRD
4. WEWENANG MK MENGADILI TINGKAT DAN TERAKHIR, YG SIFATNYA FINAL TERHADAP UUD
5. KET MPR 5/2000 PEMANTAPAN PENUGASAN
6. RUMUSAN DIATURS DGN UU YG TERDAPAT DALM PASAL UUD 1945
7. NEGARA MEMILIKI BI YG SUSUNAN ,TJ, WEWENANG DIATUR DGN UU
8. DPR BISA MENGESAHKAN RUU MENJADI UU YANG UDAH DIBINCANGKAN PERS DN DPR
9. 5/2000 PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL
10. SETELAH PRUB UUD MPR BERKEDUDUKAN SETARA DGN LEMBAGA NEG LAINNYA
11. PENGAMBIULAN PUTUSAN MPR UNTUK CAPAI MUFAKAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 2 AYAT 3
12. SEORANG ANAK YANG LAHIR, DRI WNA DIPERBOLAHKAN JADI PRES/WAPRES SELAMA SYARAT DIPENUHI
13. JIKA UU TTG PEMBERIAN GELAR MAKA KET 29/1966 TTG PAHLAWAN AMPERA JUGA TIDAK DIGUNAKAN LAGI
14. PERTIMBANGAN NO.6/2006 TTG PEMISAHAN POLRI DAN ABRI BAHWA ADA PENYIMPANGAN TUGAS...
REBUTAN
1. SEBELUM PERUBAHAN UUD TERDIRI DARI PEMBUKAAN BATANG TUBUH DAN PENJELASAN, SEBUTKAN JUMLAHNYA
2. PERUBAHAN KE-4 UUD 1945 DITEMPATKAN DALAM LEBARAN NEGARA NO...
3. NO.3/2000 TTG...
4. PASAL AYAT 1 UUD 1945, MPR TERDIRI DARI...
5. PASAL 3 AYAT 3 UUD...
6. AMANAT NO.1 /2003 UNTUK KET NO.3/2000
7. RUMUSAN PASAL 5 AYAT 2 ADALAH...
8. 25/1996 TENTANG....
PUTARAN VI
Babak Penyisihan:
Tematik:
1. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR sebelum perubahan UUD 1945!
2. Jelaskan makna rumusan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam KET No.6/MPR/2001!
Benar atau Salah
1. Rumusan diatur dalam UU yang terdapat dalam pasal atau ayat UUD 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah UU yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.
2. Dewan perwakilan daerah dapat mengajukan usul pemberhentian gubernur, bupati, atau walikota jika DPD menilai gubernur, bupati, atau walikota tidak cakap dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah
3. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dengan peraturan presiden.
4. Walaupun sudah ada UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi KET MPR RI No.11/MPR/1998 tentang penyelengara negara yang bersih dan bebas KKN masih tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari ketetapan tersebut dilaksanakan
5. Setelah perubahan UUD 1945 maka tata urutan perundang-undangan adalah UUD 1945, KET MPR, UU, perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah
6. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah karena presiden memiliki wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan UU
7. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan peraturan pemerintah
8. NKRI terdiri dari daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU
9. Substansi pasal 6 KET MPR RI No.1/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan tidak perlu tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat final atau enmaleh maupun telah selesai dilaksanakan.
Diposting oleh
pak guru teddy
1 komentar:
bagus gan...!
thanks.
Posting Komentar